BandarLampung, () - Pertanian
organik di Lampung terus berkembang meskipun menghadapi berbagai kendala yang
menghalangi ekspansi dan peningkatannya.
Dalam wawancara dengan Ketua Asosiasi Petani Organik Lampung (APOL), Dwi
Yantoro, ia menjelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh para petani organik
di daerah ini.
Menurut Dwi, salah satu kendala terbesar yang dihadapi petani organik
adalah masih sulitnya pemasaran. Saat ini, kata Dwi, pemasaran hasil pertanian
organik masih sebatas lingkungan sekitar, atau biasanya dikonsumsi pribadi atau
orang terdekatnya.
“Maka kita harus pintar-pintar mendampingi dan mengarahkan petani dalam
pemasaran hasil produk pertanian organik, dan tentunya meyakinkan petani
seperti melalui komunitas atau asosiasi APOL ini,” ucap Dwi, di sela-sela
kegiatan FGD bersama para petani organik se-Lampung, di Bandar Lampung, Kamis
(30/1).
Meski demikian, Dwi mengungkapkan beberapa keunggulan dari pertanian
organik. Salah satunya ialah kualitas hasil pertanian yang lebih sehat dan
bebas dari bahan kimia.
“Produk organik lebih aman untuk dikonsumsi, serta memiliki harga jual
yang lebih tinggi. Ini membuka peluang bagi petani untuk mendapatkan keuntungan
lebih,” jelasnya.
Dari sisi pemerintah, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad
Basuki, memberikan pandangannya tentang perkembangan pertanian organik. Ia
menilai bahwa meskipun terdapat kendala yang harus dihadapi petani, potensi
pertanian organik di Lampung cukup besar.
“Kami di DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh pengembangan pertanian
organik karena dampaknya yang positif terhadap kesehatan masyarakat dan
lingkungan. Namun, kami juga menyadari bahwa petani memerlukan dukungan, baik
dari sisi finansial, pelatihan teknis maupun akses pasar,” ungkap Ahmad.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyarankan agar
pemerintah provinsi dapat lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada petani
organik, seperti penyediaan pupuk organik dengan harga yang lebih terjangkau
dan pelatihan mengenai teknik pertanian yang ramah lingkungan.
“Selain itu, kami juga berharap ada kebijakan yang memudahkan akses
pasar bagi produk organik, baik di tingkat lokal maupun internasional, dan
tentunya tambahan permodalan,” tambahnya.
Sebab menurut Basuki, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian
dalam APBD Lampung masih minim.
Dari pantauan Komisi II, anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait, seperti Dinas Koperasi UMKM, pertanian hingga beberapa OPD
lainnya jika ditotal masih sangat kecil, kurang dari 3% dari total APBD.
“Jangankan mengadvokasi petani organik, untuk petani secara keseluruhan
pun anggarannya belum mencukupi. Ini bahkan belum termasuk gaji dan tunjangan
bagi pegawai,” jelasnya.
Oleh karena itu, DPRD Lampung berkomitmen untuk mendorong peningkatan
anggaran demi kesejahteraan petani. Hal ini juga sejalan dengan visi Presiden
Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan dan kesejahteraan
petani.
“Lebih dari 65% masyarakat Lampung bergantung pada sektor pertanian.
Mensejahterakan petani berarti mensejahterakan masyarakat Lampung secara
keseluruhan,” tegas Basuki.
Inframerah
0 Comments